Kemiskinan merupakan permasalahan bangsa yang mendesak dan memerlukan langkah-langkah
penanganan dan pendekatan yang sistemik, terpadu dan menyeluruh. Dalam rangka memenuhi
kebutuhan-kebutuhan dasar warganegara, diperlukan langkah-langkah strategis dan
komprehensif.
Penanggulangan kemiskinan yang komprehensif memerlukan keterlibatan
berbagai pemangku kepentingan. Pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha
(sektor swata) dan masyarakat merupakan pihak-pihak yang memiliki tanggungjawab
sama terhadap penanggulangan kemiskinan. Pemerintah telah melaksanakan
penanggulangan kemiskinan melalui berbagai program dalam upaya pemenuhan
kebutuhan dasar warga negara secara layak, meningkatkan kesejahteraan sosial
ekonomi masyarakat miskin, penguatan kelembagaan sosial ekonomi masyarakat
serta melaksanakan percepatan pembangunan daerah tertinggal dalam upaya
mencapai masyarakat Indonesia yang sejahtera, demokratis dan berkeadilan.
Namun keseluruhan upaya tersebut belum maksimal jika tanpa dukungan
dari para pemangku kepentingan lainnya. Untuk menunjang penanggulangan
kemiskinan yang komprehensif dan mewujudkan percepatan penanggulangan
kemiskinan dirumuskan empat startegi utama. Strategi-strategi penanggulangan
kemiskinan tersebut diantaranya:
1.
Memperbaiki program perlindungan sosial;
2.
Meningkatkan akses terhadap pelayanan dasar;
3.
Pemberdayaan kelompok masyarakat miskin; serta
4.
Menciptakan pembangunan yang inklusif.
Strategi 1: Memperbaiki Program Perlindungan Sosial
Prinsip pertama adalah memperbaiki dan mengembangkan sistem
perlindungan sosial bagi penduduk miskin dan rentan. Sistem perlindungan sosial
dimaksudkan untuk membantu individu dan masyarakat menghadapi goncangan-goncangan
(shocks) dalam hidup, seperti jatuh sakit, kematian anggota keluarga,
kehilangan pekerjaan, ditimpa bencana atau bencana alam, dan sebagainya. Sistem
perlindungan sosial yang efektif akan mengantisipasi agar seseorang atau
masyarakat yang mengalami goncangan tidak sampai jatuh miskin.
Penerapan strategi ini antara lain didasari satu fakta besarnya jumlah
masyarakat yang rentan jatuh dalam kemiskinan di Indonesia. Di samping
menghadapi masalah tingginya potensi kerawanan sosial, Indonesia juga dihadapkan
pada fenomena terjadinya populasi penduduk tua (population ageing) pada
struktur demografinya. Hal ini dikhawatirkan akan menimbulkan beban ekonomi
terhadap generasi muda untuk menanggung mereka atau tingginya rasio
ketergantungan.
Tingginya tingkat kerentanan juga menyebabkan tingginya kemungkinan
untuk masuk atau keluar dari kemiskinan. Oleh karena itu, untuk menanggulangi
semakin besarnya kemungkinan orang jatuh miskin, perlu dilaksanakan suatu
program bantuan sosial untuk melindungi mereka yang tidak miskin agar tidak
menjadi miskin dan mereka yang sudah miskin agar tidak menjadi lebih miskin.
Strategi 2: Meningkatkan Akses Terhadap Pelayanan Dasar
Prinsip kedua dalam penanggulangan kemiskinan adalah memperbaiki akses
kelompok masyarakat miskin terhadap pelayanan dasar. Akses terhadap pelayanan
pendidikan, kesehatan, air bersih dan sanitasi, serta pangan dan gizi akan
membantu mengurangi biaya yang harus dikeluarkan oleh kelompok masyarakat
miskin. Disisi lain peningkatan akses terhadap pelayanan dasar mendorong
peningkatan investasi modal manusia (human capital).
Salah satu bentuk peningkatan akses pelayanan dasar penduduk miskin
terpenting adalah peningkatan akses pendidikan. Pendidikan harus diutamakan
mengingat dalam jangka panjang ia merupakan cara yang efektif bagi penduduk
miskin untuk keluar dari kemiskinan. Sebaliknya, kesenjangan pelayanan
pendidikan antara penduduk miskin dan tidak miskin akan melestarikan kemiskinan
melalui pewarisan kemiskinan dari satu generasi ke generasi berikutnya.
Anak-anak dari keluarga miskin yang tidak dapat mencapai tingkat pendidikan
yang mencukupi sangat besar kemungkinannya untuk tetap miskin sepanjang
hidupnya.
Selain pendidikan, perbaikan akses yang juga harus diperhatikan adalah
akses terhadap pelayanan kesehatan. Status kesehatan yang lebih baik, akan
dapat meningkatkan produktivitas dalam bekerja dan berusaha bagi penduduk
miskin. Hal ini akan memungkinkan mereka untuk menghasilkan pendapatan yang
lebih tinggi dan keluar dari kemiskinan. Selain itu, peningkatan akses terhadap
air bersih dan sanitasi yang layak menjadi poin utama untuk mencapai derajat
kesehatan yang optimal. Konsumsi air minum yang tidak layak dan buruknya
sanitasi perumahan meningkatkan kerentanan individu dan kelompok masyarakat
terhadap penyakit.
Strategi 3: Pemberdayaan Kelompok Masyarakat Miskin
Prinsip ketiga adalah upaya memberdayakan penduduk miskin menjadi
sangat penting untuk meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan penanggulangan
kemiskinan. Dalam upaya penanggulangan kemiskinan sangat penting untuk tidak
memperlakukan penduduk miskin semata-mata sebagai obyek pembangunan. Upaya
untuk memberdayakan penduduk miskin perlu dilakukan agar penduduk miskin dapat
berupaya keluar dari kemiskinan dan tidak jatuh kembali ke dalam kemiskinan.
Pentingnya pelaksana strategi dengan prinsip ini menimbang kemiskinan
juga disebabkan oleh ketidakadilan dan struktur ekonomi yang tidak berpihak
kepada kaum miskin. Hal ini menyebabkan output pertumbuhan tidak terdistribusi
secara merata pada semua kelompok masyarakat. Kelompok masyarakat miskin, yang
secara politik, sosial, dan ekonomi tidak berdaya, tidak dapat menikmati hasil
pembangunan tersebut secara proporsional. Proses pembangunan justru membuat
mereka mengalami marjinalisasi, baik secara fisik maupun sosial.
Konsep pembangunan yang ditujukan untuk menanggulangi kemiskinan
umumnya melalui mekanisme atas-bawah (top-down). Kelemahan dari mekanisme ini
adalah tanpa penyertaan partisipasi masyarakat. Semua inisiatif program
penanggulangan kemiskinan berasal dari pemerintah (pusat), demikian pula dengan
penanganannya. Petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis implementasi program
selalu dibuat seragam tanpa memperhatikan karakteristik kelompok masyarakat
miskin di masing-masing daerah. Akibatnya, program yang diberikan sering tidak
mempunyai korelasi dengan prioritas dan kebutuhan masyarakat miskin setempat.
Dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut, upaya secara menyeluruh disertai
dengan pemberdayaan masyarakat miskin menjadi salah satu prinsip utama dalam
strategi penanggulangan kemiskinan.
Strategi 4: Pembangunan Inklusif
Prinsip keempat adalah Pembangunan yang inklusif yang diartikan sebagai
pembangunan yang mengikutsertakan dan sekaligus memberi manfaat kepada seluruh
masyarakat. Partisipasi menjadi kata kunci dari seluruh pelaksanaan
pembangunan. Fakta di berbagai negara menunjukkan bahwa kemiskinan hanya dapat
berkurang dalam suatu perekonomian yang tumbuh secara dinamis. Sebaliknya,
pertumbuhan ekonomi yang stagnan hampir bisa dipastikan berujung pada
peningkatan angka kemiskinan. Pertumbuhan harus mampu menciptakan lapangan
kerja produktif dalam jumlah besar. Selanjutnya, diharapkan terdapat multiplier
effect pada peningkatan pendapatan mayoritas penduduk, peningkatan taraf hidup,
dan pengurangan angka kemiskinan.
Untuk mencapai kondisi sebagaimana dikemukakan diatas, perlu diciptakan
iklim usaha yang kondusif di dalam negeri. Stabilitas ekonomi makro merupakan
prasyarat penting untuk dapat mengembangkan dunia usaha. Selain itu juga
diperlukan kejelasan dan kepastian berbagai kebijakan dan peraturan. Begitu
juga, ia membutuhkan kemudahan berbagai hal seperti ijin berusaha, perpajakan
dan perlindungan kepemilikan. Selanjutnya, usaha mikro, kecil, dan menengah
(UMKM) harus didorong untuk terus menciptakan nilai tambah, termasuk melalui
pasar ekspor. Pertumbuhan yang berkualitas juga mengharuskan adanya prioritas
lebih pada sektor perdesaan dan pertanian. Daerah perdesaan dan sektor
pertanian juga merupakan tempat di mana penduduk miskin terkonsentrasi. Dengan
demikian, pengembangan perekonomian perdesaan dan sektor pertanian memiliki
potensi besar untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang menghasilkan penyerapan
tenaga kerja dalam jumlah besar dan pengurangan kemiskinan secara signifikan.
Pembangunan yang inklusif juga penting dipahami dalam konteks kewilayahan.
Setiap daerah di Indonesia dapat berfungsi sebagai pusat pertumbuhan dengan
sumber daya dan komoditi unggulan yang berbeda. Perekonomian daerah ini yang
kemudian akan membentuk karakteristik perekonomian nasional. Pengembangan
ekonomi lokal menjadi penting untuk memperkuat ekonomi domestik.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar