Rakor Multi-Stakeholders UPTP2K dipimpin Pj. Bupati

Rapat Koordinasi (Rakor) bulanan multi-stake holders UPTP2K Kebumen telah diselenggarakan pada  Senin, 19  Oktober 2015, pukul 14.00 wib s/d 17.00 bertempat di Ruang Rapat I BAPPEDA Kabupaten Kebumen. Bertindak sebagai pimpinan rapat adalah Pj. Bupati Kebumen, Drs. H. Arif Irwanto, M.Si.

Rapat yang  merupakan forum koordinasi antar instansi atau fihak yang terkait dalam penangulangan kemiskinan baik dari sektor pemerintah, masyarakat, maupun pengusaha ini dihadiri tidak kurang dari 25 orang undangan. Peserta Rapat Koordinasi (Rakor) bulanan multi-stake holders UPTP2K Kebumen, dihadiri oleh Pj. Bupati, bertindak sebagai Pimpinan Rapat, Sekda Kebumen, Asisten II Sekda Kebumen, Bagian Umum Setda Kab. Kebumen, Bagian Kesra Setda Kab. Kebumen, Sekretaris Dinas Kesehatan Kab. Kebumen, Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Kebumen, Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kab. Kebumen, Kepala Dinas Nakertransos Kab. Kebumen, Sekretaris, Kepala Bidang Pemsosbud, Litbang-SP BAPPEDA Kab. Kebumen, Kepala Bapermades Kab. Kebumen, DPPKAD, Rumah Sakit Umum Daerah Kab. Kebumen, Kepala Dinas Koperasi dan UMKM, Ketua Baznas, Fasilitator SAPA, Formasi, TKP2Kdes, Forum CSR Kebumen, ORGANDA, BKAD, ASPEKINDO, TKSK

Acara pokok Rapat Koordinasi (Rakor) bulanan multi-stake holders UPTP2K Kebumen meliputi: (1) Laporan pelaksanaan kegiatan UPTP2K Kebumen, yang disampaikan Kepala UPTP2K Kebumen (2) Pengarahan Pj. Bupati Kebumen (3) Diskusi dan Tanya Jawab dan )4) Rencana tindak lanjut dan kesepakatan.

Peningkatan permintaan verifikasi

Dari paparan Kepala UPTP2K, disampaikan Kedudukan, tugas pokok fungsi serta capaian kinerja UPTP2K selama satu bulan pertama. Perkembangannya ada peningkatan jumlah pengunjung dan peningkatan permintaan verifikasi. Namun, pada saat yang sama, UPTP2K Kebumen menghadapi beberapa kendala. Diantara masalahnya adalah status dan keterbatasan jumlah petugas, kendala tegangan listrik, mekanisme pelayanan dan beberapa persoalan di lapangan terkait warga miskin.

Perlunya penguatan sistem pengelolaan basis data kemiskinan

Dalam  pengarahanya Pj. Bupati, menekankan perlunya tersedianya basis data kemiskinan yang lengkap, akurat dan aktual. Pj. Bupati juga menyampaikan bahwa dalam tataran ideal, UPTP2K harus bekerja berdasarkan basis data  kemiskinan yang lengkap dan akurat. Untuk itu, Pengumpulan data RTM Kebumen oleh Pokja Data tahun 2015 sebagai basis data pelayanan UPTP2K harus SEGERA diselesaikan. Sehingga, pada saatnya akan dapat diintegrasikan data TKP2KD dan Dukcapil sebagai dasar penetapan sasaran program bantuan  untuk warga miskin dalam pendidikan, kesehatan, sosial, ekonomi dll.

“Dalam hal pemanfaatan basis data kemiskinan, digunakan untuk mememetakan masalah kemiskinan di Kebumen berdasarkan faktor penyebabnya beserta program percepatan penanggulangan kemiskinanya di setiap wilayah kecamatan hingga desa secara terintegrasi dan tidak over-lapping. Dengan demikian, kita bisa melakukan sharing program penanggulangan kemiskinan dengan stake-holder yang ada. Diharapkan masing-masing fihak dapat terlibat aktif di dalamnya. Sebagi contoh Baznas, dapat berkonsentrasi pada jenis bantuan di luar program pemerintah yang sudah ada. BKAD dapat berkonsentrasi pada jenis bantuan peningkatan akses warga miskin  dan infrastruktur pedesaan dalam pendidikan, kesehatan, sosial, ekonomi dll.”

Dalam diskusi dan tanya jawab, acara rapat koordinasi itu membahas permasalahan permasalahan pelayanan warga miskin, tugas pokok UPTP2K serta komitmen penanganan kemiskinan secara lintas sektor yang melibatkan masyarakat, pemerintah dan dunia usaha. Rapat di akhiri dengan pembubuhan tanda-tangan bersama-sama dari seluruh peserta rapat, diawali oleh Pj. Bupati, sebagai wujud komitmen tersebut.