UPTP2K Buka Layanan Bagi Warga Miskin di Kebumen Expo 2015

UPTP2K Kebumen Membangun integrasi pelayanan warga miskin dengan BAZNAS Kebumen

Sudah dilakukan pelayanan bagi warga miskin secara “mutual” dengan BAZNAS, yaitu usulan permohonan bantuan untuk asnaf (penerima) dari golongan fakir miskin, datanya dikonfirmasikan ke UPTP2K. Sedangkan dari sejumlah pemohon bantuan bagi warga miskin melalui UPTP2K yang sudah diverifikasi diserahkan ke BAZNAS, untuk selanjutnya BAZNAS mempertimbangkannya dalam penetapan sasaran pentasarufan. 

Kesepakatan itu diperoleh menyusul dilaksanakannya pembicaraan dan rapat-rapat koordinasi yang dilakukan UPTP2K Kebumen dengan BAZNAS.. Tidak terkecuali penyelenggaraan Rapat Akhir persiapan Pentasyarufan  Tahap ke 4 tahun 2015, yang diselenggarakan di BAPPEDA juga sudah mengintegrasikan data dan pelayanan. 

Berkunjung ke UPTPK Sragen

Keinginan untuk berkunjung dan magang di UPTPK Sragen bagi petugas UPTP2K Kab. Kebumen akhirnya terlaksana juga. Meskipun tidak berjalan persis sesuai rencana. Namun setidaknya maksud untuk  meningkatkan kemampuan teknis petugas, memperoleh gambaran sistem pelayanan serta pengelolaan basis data kemiskinan dapat kesampaian. Kunjungan kerja/magang dilakukan selama tiga hari, Selasa sampai dengan Kamis (17 – 19 Nopember 2015). Rombongan terdiri dari 5 orang dengan seorang pengemudi. Berangkat dari halaman BAPPEDA Kabupaten Kebumen, pada hari Selasa 17 Nopember 2015 Jam 05.00 WIB.

Setelah menempuh perjalanan enam jam lebih, menjelang tengah hari rombongan sampai di UPTPK Sragen. Kantor UPTPK Sragen berada di komplek perkantoran Pemkab Sragen di Jalan Sukowati 255. Dalam komplek itu, ada kantor Bupati, Sekretariat Daerah, BAPPEDA, DPPKAD dan BPTPM, serta Kantor UPTPK yang berada di sayap timur menghadap selatan ke arah alun-alun Kabupaten Sragen.  

Kehadiran rombongan UPTP2K Kebumen diterima oleh Kepala UPTPK Sragen, Bapak Suyadi, SKM, M.Kes dan seorang Kasi yang membidangi urusan bantuan pendidikan, Bapak Drs. Indarjo, MSi.. Setelah menyampaikan maksud kedatangan rombongan dari UPTP2K Kebumen, giliran mengikuti penjelasan dari beliau berdua.

“Mbelo wong cilik”

Dengan gayanya yang kocak, serius tapi santai, Pak In, demikian panggilan akrab Bapak Indarjo, menyampaikan gambaran singkat organisasi UPTPK Sragen berikut tugas pokok masing-masing seksi.  Seorang yang menjabat sebagai Kepala UPT Dinas Tenaga Kerja Kecamatan ini menyatakan bahwa awalnya adalah staf di dinas pendidikan. Menyusul kami ketahui bahwa beliau juga pernah jadi pengajar sejarah, dan sebagai pengurus Permadani. Sehingga dengan lihainya, beliau menyampaikan perjalanan UPTPK Sragen dengan mengaitkan aspek-aspek sejarah yang melingkupinya; dengan sesekali menyisipkan ‘sabdo tomo’ khas Permadani, ketika ada pesan-pesan moral dalam pelayanan UPTPK. “UPTPK Sragen lahir merupakan wujud nyata dari niat Bopo Bupati untuk mbelo wong cilik (membela masyarakat kecil-Red). Sehingga orang miskin di Sragen harus dimuliakan, dilayani dengan pelayanan terbaik” demikian papar Indarjo mengakhiri penjelasannya.

Selain Baznas ada Matra

Sambil menunggu kehadiran kembali Kepala UPTPK yang sedang sibuk, menerima telpon dan tamu, kami dipersilakan membeli paket informasi. Paket informasi tersebut berisi penjelasan rinci kegiatan yang sudah dilakukan UPTPK Sragen.

Belakangan kami ketahui bahwa di wilayah kecamatan Di Kabupaten Sragen ada yang mengalami bencana tanah longsor dan menimpa sebagaian warga. Untuk bantuan terhadap warga yang terkena bencana dimintakan dari UPTPK, dalam hal rehab rumah, santunan kematian dll. “Disamping Baznas, kami ada Matra yang dapat memberi bantuan dengan cepat, tanpa mempersoalkan bentuk keyakinan/agama yang dianut warga yang perlu bantuan. Kalau mengandalkan program pemerintah terlalu lama” papar Suyadi. Matra menghimpun dana iuran sukarela masyarakat yang secara akuntabel dikelola independen dan dilaporkan pengelolaannya berbasis web di http://www.matra.sragenkab.go.id Mitra Kesejahteraan Rakyat, selanjutnya disingkat MATRA, seperti yang dikutip dari halaman web, adalah wadah yang menampung dan menyalurkan sumbangan sukarela dari para pejabat struktural eselon II, III dan Kepala SMA/SMK, SMP Negeri serta PNS dan pihak lainnya di Kabupaten Sragen, sebagai bentuk kepedulian untuk ikut mendukung program Pemerintah Kabupaten Sragen dalam pengentasan kemiskinan.

Komitmen Bupati dan dukungan seluruh stake-holder

Bagaimana peranan Baznas? Ini adalah pertanyaan kami membuka diskusi sesi kedua di ruang kerja Kepala UPTPK, setelah sholat dzuhur. Menurut Suyadi, Baznas sudah mengambil peranan yang sangat bagus. “Dengan kriteria penerimanya yang sudah jelas dan data sasaran penerima yang secara cepat disupport oleh UPTPK, saya dengar Baznas Kabupaten Sragen tahun ini menerima penghargaan dari Pemerintah atas prestasinya” jelasnya.  Prestasi-prestasi itu, menurut Suyadi dapat tercapai tidak lain merupakan buah komitmen yang tinggi dari  Bupati dan pimpinan serta seluruh stake-holder yang ada. “Saya bisa sampaikan seperti ini, karena tanpa komitmen dan back-up penuh Bupati, UPTPK ini omong kosong, tidak ada artinya sama sekali. Di awal pembentukannya, beliau Bapak Bupati menegaskan, melalui UPTPK kita akan memuliakan orang miskin. Sehingga  jika ada fihak yang menghalangi, dialah yang akan kita ‘muliakan’ (diambil tindakan-Red)”

Hari menjelang sore, hampir jam 17.00 waktu setempat, kamipun minta diri. Kami melihat UPTPK sedang menyiapkan agenda besar, yaitu menjadi tempat penyelenggaraan Seminar Internasional tentang penanganan kemiskinan. Seminar yang diprakarsai oleh organisasi GtZ itu, rencananya akan dihadiri oleh peserta dari sembilan negara. Bupati dan  UPTPK Sragen diminta menjadi Narasumber, pada perhelatan yang agendanya digelar 25 November 2015.

Khitan Gratis bagi warga setiap hari Rabu

Di Seksi Kesehatan, dikepalai oleh seorang  tenaga struktural Dinkes, Bp. Sunarto. Menyusul diketahui, bahwa dia awalnya adalah seorang perawat RSUD. Di Seksi Kesehatan, memiliki tenaga dokter dan bidan yang diperbantukan dari Dinkes dan Puskesmas untuk pelayanan di Klinik Saraswati. Klinik saraswati UPTPK Sragen melayani pemeriksaan dan pengobatan gratis bagi warga  pemegang kartu miskin dan pegawai di lingkungan Pemkab Sragen.  Dengan konsep layanan bahwa kegiatan ini dikelola oleh Puskesmas Kecamatan Sragen. Segala kebutuhan obat dan alat kesehatan dimintakan dari Dinas Kesehatan.

Selain itu, Klinik Saraswati juga menyelenggarakan khitan setiap minggu sekali bagi warga miskin, yaitu setiap hari Rabu. Kegiatan ini ditangani oleh Sunarto, yang notabene adalah seorang paramedis perawat. Pada kegiatan khitan tersebut, juga dibarengi dengan pemberian bantuan sosial seperti sembako, sarung, baju koko, peci. Bantuan berasal dari program bantuan swasta atau instansi pemerintah, seperti Bagian Kesra Setda, Dinas Nakertransos dll.

Bantuan Biasiswa bagi Siswa dan Mahasiswa  berprestasi dari keluarga miskin

Pada prinsipnya UPTPK Sragen memaksimalkan bantuan bagi warga miskin, di luar sasaran program nasional dan provinsi. Seperti halnya bantuan biasiswa bagi siswa dan mahasiswa  diberikan pada mereka yang berprestasi dari keluarga miskin. Saat ini telah banyak mahasiswa  yang telah memperoleh bantuan tersebut selama  masa kuliah. Adapun kriteria dan syarat untuk memperoleh biasiswa miskin, sebagaimana diungkapkan oleh Bp Indarjo, MPd. Prinsipnya yang bersangkutan memiliki prestasi akademik dan berasal dari keluarga miskin, kemudian dilakukan verifikasi. Dengan alokasi dana yang berasal dari Bagian Kesra-Setda Sragen, seseorang yang memenuhi persyaratan dapat memperoleh biasiswa dimaksud.

Belajar dari Sukodono dan Sambirejo

Mengikuti survei lapangan untuk verifikasi bantuan bagi warga miskin di Kabupaten Sragen, banyak pelajaran yang bisa kami dapat. Pagi itu, giliran kami berkesempatan ke wilayah Sambirejo dan Sukodono. Untuk mencapai wilayah ini, harus melintasi medan yang  cukup berat. Dengan kondisi geografis bergunung, tipe tanah phorus yang lunak, memungkinkan kendaraan terutama kendaraan roda empat dapat tergelincir. Belum lagi mencapai sasaran rumah, melalui jalanan naik-mendaki dan berkelok. Untuk itu, biasanya petugas survei menggunakan sepeda motor.

Sepanjang perjalanan menuju  wilayah Sambirejo dan Sukodono terlihat hamparan tanah kering di sisi kanan, dengan sesekali terlihat pepohonan jati yang meranggas. Dan itulah hasil pertanian yang mereka dapat, yaitu bertanam jati. Sementara hasil pertanian lainnya adalah tebu. Dengan sistem penjualan hasil pertanian yang tidak langsung ke pembeli, seringkali masyarakat diuntungkan sekaligus dirugikan dengan adanya tengkulak atau pengepul. 

Catatan kecil dari Bumi Sangiran

Setelah sehari itu melihat dari dekat bagaimana UPTPK Sragen mengelola basis data kemiskinannya, kami akhirnya berpamitan pulang, menyudahi kegiatan kunjungan kerja/magang. Acara pamitan sangat singkat, hanya ada beberapa orang dari Seksi Pendidikan. Petugas UPTPK nampak sepi hanya seorang  petugas di pelayanan pengunjung.  Sehari itu, hampir semua pejabat di UPTPK mengikuti rapat dinas di ruang Sekda Sragen. Informasinya, sedang membahas persiapan penyelenggaraan seminar internasional tentang kemiskinan yang bertempat di Sragen.

Pengalaman perjalanan lapangan ke Sukodono dan Sambirejo, membawa kami pada informasi tentang  Sangiran. Sebuah tempat situs purbakala ditemukannya fosil manusia purba. Kamipun akhirnya menyempatkan mampir ke Sangiran.  Tempat itu bisa dijangkau di rute jalan pulang menuju Kebumen. Jika dari Kantor Pemkab Sragen ke barat, setelah sampai trafight-light Kecamatan Masaran belok kanan ke arah utara. Kira-kira delapan kilo meter kita dapat mencapai Sangiran. Wisata edukasi Sangiran berupa musium purbakala. Di dalamnya berisi diorama perjalanan evolusi manusia purba dan upaya-upaya  manusia mengumpulkan bukti-bukti sejarah. Di musium itu juga ada ruang teater, untuk melihat film dokumenter perjalanan hidup manusia sejak awal penemuan sejarahnya hingga jaman modern ini. 

Perkembangan Angka Kemiskinan di Kabupaten Kebumen

Secara umum, angka kemiskinan di Kebumen terus menurun.  Penurunan tersebut tidak lepas dari upaya keras pemerintah kabupaten untuk menanggulangi kemiskinan melalui berbagai program pro-rakyat.

Kendati belum bisa dikatakan maksimal, akan tetapi tren penurunan menunjukan bahwa program-program penanggulangan kemiskinan yang diluncurkan pemerintah telah memberikan efek positif bagi peningkatan kemampuan masyarakat dalam mengembangkan hak-hak dasar mereka.

Rakor Multi-Stakeholders UPTP2K dipimpin Pj. Bupati

Rapat Koordinasi (Rakor) bulanan multi-stake holders UPTP2K Kebumen telah diselenggarakan pada  Senin, 19  Oktober 2015, pukul 14.00 wib s/d 17.00 bertempat di Ruang Rapat I BAPPEDA Kabupaten Kebumen. Bertindak sebagai pimpinan rapat adalah Pj. Bupati Kebumen, Drs. H. Arif Irwanto, M.Si.

Rapat yang  merupakan forum koordinasi antar instansi atau fihak yang terkait dalam penangulangan kemiskinan baik dari sektor pemerintah, masyarakat, maupun pengusaha ini dihadiri tidak kurang dari 25 orang undangan. Peserta Rapat Koordinasi (Rakor) bulanan multi-stake holders UPTP2K Kebumen, dihadiri oleh Pj. Bupati, bertindak sebagai Pimpinan Rapat, Sekda Kebumen, Asisten II Sekda Kebumen, Bagian Umum Setda Kab. Kebumen, Bagian Kesra Setda Kab. Kebumen, Sekretaris Dinas Kesehatan Kab. Kebumen, Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Kebumen, Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kab. Kebumen, Kepala Dinas Nakertransos Kab. Kebumen, Sekretaris, Kepala Bidang Pemsosbud, Litbang-SP BAPPEDA Kab. Kebumen, Kepala Bapermades Kab. Kebumen, DPPKAD, Rumah Sakit Umum Daerah Kab. Kebumen, Kepala Dinas Koperasi dan UMKM, Ketua Baznas, Fasilitator SAPA, Formasi, TKP2Kdes, Forum CSR Kebumen, ORGANDA, BKAD, ASPEKINDO, TKSK

Acara pokok Rapat Koordinasi (Rakor) bulanan multi-stake holders UPTP2K Kebumen meliputi: (1) Laporan pelaksanaan kegiatan UPTP2K Kebumen, yang disampaikan Kepala UPTP2K Kebumen (2) Pengarahan Pj. Bupati Kebumen (3) Diskusi dan Tanya Jawab dan )4) Rencana tindak lanjut dan kesepakatan.

Peningkatan permintaan verifikasi

Dari paparan Kepala UPTP2K, disampaikan Kedudukan, tugas pokok fungsi serta capaian kinerja UPTP2K selama satu bulan pertama. Perkembangannya ada peningkatan jumlah pengunjung dan peningkatan permintaan verifikasi. Namun, pada saat yang sama, UPTP2K Kebumen menghadapi beberapa kendala. Diantara masalahnya adalah status dan keterbatasan jumlah petugas, kendala tegangan listrik, mekanisme pelayanan dan beberapa persoalan di lapangan terkait warga miskin.

Perlunya penguatan sistem pengelolaan basis data kemiskinan

Dalam  pengarahanya Pj. Bupati, menekankan perlunya tersedianya basis data kemiskinan yang lengkap, akurat dan aktual. Pj. Bupati juga menyampaikan bahwa dalam tataran ideal, UPTP2K harus bekerja berdasarkan basis data  kemiskinan yang lengkap dan akurat. Untuk itu, Pengumpulan data RTM Kebumen oleh Pokja Data tahun 2015 sebagai basis data pelayanan UPTP2K harus SEGERA diselesaikan. Sehingga, pada saatnya akan dapat diintegrasikan data TKP2KD dan Dukcapil sebagai dasar penetapan sasaran program bantuan  untuk warga miskin dalam pendidikan, kesehatan, sosial, ekonomi dll.

“Dalam hal pemanfaatan basis data kemiskinan, digunakan untuk mememetakan masalah kemiskinan di Kebumen berdasarkan faktor penyebabnya beserta program percepatan penanggulangan kemiskinanya di setiap wilayah kecamatan hingga desa secara terintegrasi dan tidak over-lapping. Dengan demikian, kita bisa melakukan sharing program penanggulangan kemiskinan dengan stake-holder yang ada. Diharapkan masing-masing fihak dapat terlibat aktif di dalamnya. Sebagi contoh Baznas, dapat berkonsentrasi pada jenis bantuan di luar program pemerintah yang sudah ada. BKAD dapat berkonsentrasi pada jenis bantuan peningkatan akses warga miskin  dan infrastruktur pedesaan dalam pendidikan, kesehatan, sosial, ekonomi dll.”

Dalam diskusi dan tanya jawab, acara rapat koordinasi itu membahas permasalahan permasalahan pelayanan warga miskin, tugas pokok UPTP2K serta komitmen penanganan kemiskinan secara lintas sektor yang melibatkan masyarakat, pemerintah dan dunia usaha. Rapat di akhiri dengan pembubuhan tanda-tangan bersama-sama dari seluruh peserta rapat, diawali oleh Pj. Bupati, sebagai wujud komitmen tersebut.

Sekilas Strategi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan

 Kemiskinan merupakan permasalahan bangsa yang mendesak dan memerlukan langkah-langkah penanganan dan pendekatan yang sistemik, terpadu dan menyeluruh. Dalam rangka memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar warganegara, diperlukan langkah-langkah strategis dan komprehensif.

Penanggulangan kemiskinan yang komprehensif memerlukan keterlibatan berbagai pemangku kepentingan. Pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha (sektor swata) dan masyarakat merupakan pihak-pihak yang memiliki tanggungjawab sama terhadap penanggulangan kemiskinan. Pemerintah telah melaksanakan penanggulangan kemiskinan melalui berbagai program dalam upaya pemenuhan kebutuhan dasar warga negara secara layak, meningkatkan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat miskin, penguatan kelembagaan sosial ekonomi masyarakat serta melaksanakan percepatan pembangunan daerah tertinggal dalam upaya mencapai masyarakat Indonesia yang sejahtera, demokratis dan berkeadilan.

Namun keseluruhan upaya tersebut belum maksimal jika tanpa dukungan dari para pemangku kepentingan lainnya. Untuk menunjang penanggulangan kemiskinan yang komprehensif dan mewujudkan percepatan penanggulangan kemiskinan dirumuskan empat startegi utama. Strategi-strategi penanggulangan kemiskinan tersebut diantaranya:

1.       Memperbaiki program perlindungan sosial;

2.       Meningkatkan akses terhadap pelayanan dasar;

3.       Pemberdayaan kelompok masyarakat miskin; serta

4.       Menciptakan pembangunan yang inklusif.

Strategi 1: Memperbaiki Program Perlindungan Sosial

Prinsip pertama adalah memperbaiki dan mengembangkan sistem perlindungan sosial bagi penduduk miskin dan rentan. Sistem perlindungan sosial dimaksudkan untuk membantu individu dan masyarakat menghadapi goncangan-goncangan (shocks) dalam hidup, seperti jatuh sakit, kematian anggota keluarga, kehilangan pekerjaan, ditimpa bencana atau bencana alam, dan sebagainya. Sistem perlindungan sosial yang efektif akan mengantisipasi agar seseorang atau masyarakat yang mengalami goncangan tidak sampai jatuh miskin.

Penerapan strategi ini antara lain didasari satu fakta besarnya jumlah masyarakat yang rentan jatuh dalam kemiskinan di Indonesia. Di samping menghadapi masalah tingginya potensi kerawanan sosial, Indonesia juga dihadapkan pada fenomena terjadinya populasi penduduk tua (population ageing) pada struktur demografinya. Hal ini dikhawatirkan akan menimbulkan beban ekonomi terhadap generasi muda untuk menanggung mereka atau tingginya rasio ketergantungan.

Tingginya tingkat kerentanan juga menyebabkan tingginya kemungkinan untuk masuk atau keluar dari kemiskinan. Oleh karena itu, untuk menanggulangi semakin besarnya kemungkinan orang jatuh miskin, perlu dilaksanakan suatu program bantuan sosial untuk melindungi mereka yang tidak miskin agar tidak menjadi miskin dan mereka yang sudah miskin agar tidak menjadi lebih miskin.

Strategi 2: Meningkatkan Akses Terhadap Pelayanan Dasar

Prinsip kedua dalam penanggulangan kemiskinan adalah memperbaiki akses kelompok masyarakat miskin terhadap pelayanan dasar. Akses terhadap pelayanan pendidikan, kesehatan, air bersih dan sanitasi, serta pangan dan gizi akan membantu mengurangi biaya yang harus dikeluarkan oleh kelompok masyarakat miskin. Disisi lain peningkatan akses terhadap pelayanan dasar mendorong peningkatan investasi modal manusia (human capital).

Salah satu bentuk peningkatan akses pelayanan dasar penduduk miskin terpenting adalah peningkatan akses pendidikan. Pendidikan harus diutamakan mengingat dalam jangka panjang ia merupakan cara yang efektif bagi penduduk miskin untuk keluar dari kemiskinan. Sebaliknya, kesenjangan pelayanan pendidikan antara penduduk miskin dan tidak miskin akan melestarikan kemiskinan melalui pewarisan kemiskinan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Anak-anak dari keluarga miskin yang tidak dapat mencapai tingkat pendidikan yang mencukupi sangat besar kemungkinannya untuk tetap miskin sepanjang hidupnya.

Selain pendidikan, perbaikan akses yang juga harus diperhatikan adalah akses terhadap pelayanan kesehatan. Status kesehatan yang lebih baik, akan dapat meningkatkan produktivitas dalam bekerja dan berusaha bagi penduduk miskin. Hal ini akan memungkinkan mereka untuk menghasilkan pendapatan yang lebih tinggi dan keluar dari kemiskinan. Selain itu, peningkatan akses terhadap air bersih dan sanitasi yang layak menjadi poin utama untuk mencapai derajat kesehatan yang optimal. Konsumsi air minum yang tidak layak dan buruknya sanitasi perumahan meningkatkan kerentanan individu dan kelompok masyarakat terhadap penyakit.

Strategi 3: Pemberdayaan Kelompok Masyarakat Miskin

Prinsip ketiga adalah upaya memberdayakan penduduk miskin menjadi sangat penting untuk meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan penanggulangan kemiskinan. Dalam upaya penanggulangan kemiskinan sangat penting untuk tidak memperlakukan penduduk miskin semata-mata sebagai obyek pembangunan. Upaya untuk memberdayakan penduduk miskin perlu dilakukan agar penduduk miskin dapat berupaya keluar dari kemiskinan dan tidak jatuh kembali ke dalam kemiskinan.

Pentingnya pelaksana strategi dengan prinsip ini menimbang kemiskinan juga disebabkan oleh ketidakadilan dan struktur ekonomi yang tidak berpihak kepada kaum miskin. Hal ini menyebabkan output pertumbuhan tidak terdistribusi secara merata pada semua kelompok masyarakat. Kelompok masyarakat miskin, yang secara politik, sosial, dan ekonomi tidak berdaya, tidak dapat menikmati hasil pembangunan tersebut secara proporsional. Proses pembangunan justru membuat mereka mengalami marjinalisasi, baik secara fisik maupun sosial.

Konsep pembangunan yang ditujukan untuk menanggulangi kemiskinan umumnya melalui mekanisme atas-bawah (top-down). Kelemahan dari mekanisme ini adalah tanpa penyertaan partisipasi masyarakat. Semua inisiatif program penanggulangan kemiskinan berasal dari pemerintah (pusat), demikian pula dengan penanganannya. Petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis implementasi program selalu dibuat seragam tanpa memperhatikan karakteristik kelompok masyarakat miskin di masing-masing daerah. Akibatnya, program yang diberikan sering tidak mempunyai korelasi dengan prioritas dan kebutuhan masyarakat miskin setempat. Dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut, upaya secara menyeluruh disertai dengan pemberdayaan masyarakat miskin menjadi salah satu prinsip utama dalam strategi penanggulangan kemiskinan.

Strategi 4: Pembangunan Inklusif

Prinsip keempat adalah Pembangunan yang inklusif yang diartikan sebagai pembangunan yang mengikutsertakan dan sekaligus memberi manfaat kepada seluruh masyarakat. Partisipasi menjadi kata kunci dari seluruh pelaksanaan pembangunan. Fakta di berbagai negara menunjukkan bahwa kemiskinan hanya dapat berkurang dalam suatu perekonomian yang tumbuh secara dinamis. Sebaliknya, pertumbuhan ekonomi yang stagnan hampir bisa dipastikan berujung pada peningkatan angka kemiskinan. Pertumbuhan harus mampu menciptakan lapangan kerja produktif dalam jumlah besar. Selanjutnya, diharapkan terdapat multiplier effect pada peningkatan pendapatan mayoritas penduduk, peningkatan taraf hidup, dan pengurangan angka kemiskinan.

Untuk mencapai kondisi sebagaimana dikemukakan diatas, perlu diciptakan iklim usaha yang kondusif di dalam negeri. Stabilitas ekonomi makro merupakan prasyarat penting untuk dapat mengembangkan dunia usaha. Selain itu juga diperlukan kejelasan dan kepastian berbagai kebijakan dan peraturan. Begitu juga, ia membutuhkan kemudahan berbagai hal seperti ijin berusaha, perpajakan dan perlindungan kepemilikan. Selanjutnya, usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) harus didorong untuk terus menciptakan nilai tambah, termasuk melalui pasar ekspor. Pertumbuhan yang berkualitas juga mengharuskan adanya prioritas lebih pada sektor perdesaan dan pertanian. Daerah perdesaan dan sektor pertanian juga merupakan tempat di mana penduduk miskin terkonsentrasi. Dengan demikian, pengembangan perekonomian perdesaan dan sektor pertanian memiliki potensi besar untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang menghasilkan penyerapan tenaga kerja dalam jumlah besar dan pengurangan kemiskinan secara signifikan.

Pembangunan yang inklusif juga penting dipahami dalam konteks kewilayahan. Setiap daerah di Indonesia dapat berfungsi sebagai pusat pertumbuhan dengan sumber daya dan komoditi unggulan yang berbeda. Perekonomian daerah ini yang kemudian akan membentuk karakteristik perekonomian nasional. Pengembangan ekonomi lokal menjadi penting untuk memperkuat ekonomi domestik.

Sumber: TNP2K

Kontak UPTP2K Kebumen